Selamat Datang di Website Resmi Desa Manduang , Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung. Media komunikasi dan transparansi Pemerintah Desa Manduang untuk seluruh masyarakat. ..selengkapnya

Berikut ini Profil Wilayah Desa Manduang 1. Kondisi Geografis  Desa Manduang memiliki luas 250,340 Ha terletak di arah utara Kota Semarapura dengan jarak ±3 Km. Berdasarkan luas wilayah di atas maka Desa Manduang terdiri dari 3 (tiga) Banjar Dinas (Dusun), yaitu : Banjar Dinas Kaleran, Banjar Dinas Tengah, Banjar Dinas Tubuh. Selain itu, Desa Manduang mempunyai 1 (satu) Desa Pakraman (adat), ..selengkapnya

VISI DAN MISI DESA  MANDUANG  Visi  Mewujudkan Desa Manduang Yang Bermantra (Bersih, Aman, Sehat, dan Sejahtera)   Misi Misi dari Desa Manduang adalah : 1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa; 2. Meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat; 3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga kebersihan dan penataan lingkungan; 4. Meningkatkan usaha ekonomi desa melalui ..selengkapnya

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA DESA MANDUANG, KECAMATAN KLUNGKUNG, KABUPATEN KLUNGKUNG    Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut: Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan ..selengkapnya

Dalam rangka meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat Pemerintah Desa mengembangkan Sistem Informasi Desa berbasis website. Sistem yang dipergunakan berplatform OpenSID. Platform ini digunakan mengingat sistem ini gratis dan tidak membebani desa dalam biaya pengadaan software atau sistem operasi. Pengembangan Sistem Informasi Desa dimaksudkan untuk membuka akses informasi publik kepada seluruh masyarakat, ..selengkapnya

Menemukan ruh pembangunan yang memberdayakan tidaklah mudah. Reformasi di Indonesia pada tahun 1998 telah memilih sis-tem desentralisasi. Otonomi daerah menjadi konsep operasionalnya. Bukan tidak berhasil, tapi penyelenggaraan otonomi daerah ternyata belum mampu melahirkan kesejahteraan bagi lapisan masyarakat ter-bawah yang hidup di desa. Bahkan gini rasio 1 terus meningkat sudah di atas 0,41 yang menandakan ..selengkapnya

Membumikan makna desa sebagai subjek paska UU Desa bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan. Pelbagai ujicoba dilakukan oleh elemen pemerintah dan masyarakat sipil untuk dapat menggerakkan desa agar benar-benar menjadi subjek pembangunan. Berbagai praktik dan pembelajaran telah muncul sebagai bagian dari upaya menggerakkan desa menjadi subjek pembangunan seutuhnya. Idiom subjek tidak bermakna pemerintahan desa ..selengkapnya

Di sejumlah desa dengan karakteristik dan kondisi yang beragam – demi mengatasi permasalahan tentang posisi masyarakat dalam penganggaran pembangunan desa – dikembangkan ruang keterlibatan masyarakat dalam proses penganggaran desa. Keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan APBDesa secara partisipatif dilakukan di (1) kepanitiaan penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) atau RAPBDesa, (2) pembahasan ..selengkapnya